Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000

Tweet
WhatsApp
LinkedIn
Bagikan
Kerangka Peraturan
  • JUDULUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL
  • PEMBUKAAN
    • Konsideran (Menimbang)
      • a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana…
      • b. bahwa ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional…
      • c. bahwa surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus…
      • d. bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah…
      • e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan…
    • Dasar Hukum (Mengingat)
      • 1. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 dan…
      • 2. [Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar…
  • BATANG TUBUH
    • BAB I KETENTUAN UMUM
      • Pasal 1Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Perjanjian Internasional adalah…
      • Pasal 2Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang…
      • Pasal 3Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional…
    • BAB II PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
      • Pasal 4
        • ayat (1)Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu…
        • ayat (2)Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia…
      • Pasal 5
        • ayat (1)Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di…
        • ayat (2)Pemerintah Republik Indonesia dalam mempersiapkan pembuatan perjanjian…
        • ayat (3)Pedoman delegasi Republik Indonesia, yang perlu mendapat persetujuan Menteri,…
        • ayat (4)Perundingan rancangan suatu perjanjian internasional dilakukan oleh Delegasi…
      • Pasal 6
        • ayat (1)Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap…
        • ayat (2)Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas…
      • Pasal 7
        • ayat (1)Seseorang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan menerimaan…
        • ayat (2)Pejabat yang tidak memerlukan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam [Pasal…
        • ayat (3)Satu atau beberapa orang yang menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil…
        • ayat (4)Surat Kuasa dapat diberkan secara terpisah atau disatukan dengan Surat…
        • ayat (5)Penandatangan suatu perjanjian internasional yang menyangkut kerja sama teknis…
      • Pasal 8
        • ayat (1)Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan pensyaratan dan/atau pernyataan,…
        • ayat (2)Pensyaratan dan pernyataan yang dilakukan pada saat penandatangan perjanjian…
        • ayat (3)Pensyaratan dan pernyataan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dapat…
    • BAB III PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
      • Pasal 9
        • ayat (1)Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik…
        • ayat (2)Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam [ayat…
      • Pasal 10Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila…
      • Pasal 11
        • ayat (1)Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi…
        • ayat (2)Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan presiden…
      • Pasal 12
        • ayat (1)Dalam mengesahkan suatu perjanjian internasional, lembaga pemrakarsa yang…
        • ayat (2)Lembaga pemrakarsa, yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah,…
        • ayat (3)Prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui…
      • Pasal 13Setiap undang-undang atau keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian…
      • Pasal 14Menteri menandatangani piagam pengesahan untuk mengikatkan Pemerintah Republik…
    • BAB IV PEMBERLAKUAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
      • Pasal 15
        • ayat (1)Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau…
        • ayat (2)Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah…
      • Pasal 16
        • ayat (1)Pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan atas ketentuan suatu…
        • ayat (2)Perubahan perjanjian internasional mengikat para pihak melalui cara sebagaimana…
        • ayat (3)Perubahan atas suatu perjanjian internasional yang telah disahkan…
        • ayat (4)Dalam hal perubahan perjanjian internasional yang hanya bersifat…
    • BAB V PENYIMPANAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
      • Pasal 17
        • ayat (1)Menteri yang bertanggungjawab menyimpan dan memelihara naskah asli perjanjian…
        • ayat (2)Salinan naskah resmi setiap perjanjian internasional disampaikan kepada lembaga…
        • ayat (3)Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan naskah resmi suatu perjanjian…
        • ayat (4)Menteri memberitahukan dan menyampaikan sallinan piagam pengesahan perjanjian…
        • ayat (5)Dalam hal Pemerintah Republik Indonesia ditunjuk sebagai penyimpan piagam…
    • BAB VI PENGAKHIRAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
      • Pasal 18Perjanjian internasional berakhir apabila : a terdapat kesepakatan pada pihak…
      • Pasal 19Perjanjian internasional yang berakhir sebelum waktunya,…
      • Pasal 20Perjanjian internasional tidak berakhir karena suksesi negara, tetapi berlaku…
    • BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
      • Pasal 21Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pembuatan atau pengesahan perjanjian…
    • BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
      • Pasal 22Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • PENUTUP
  • JUDULUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL
  • PEMBUKAAN
    • Konsideran (Menimbang)
      • a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana…
      • b. bahwa ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional…
      • c. bahwa surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus…
      • d. bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah…
      • e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan…
    • Dasar Hukum (Mengingat)
      • 1. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 dan…
      • 2. [Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar…
  • BATANG TUBUH
    • BAB I KETENTUAN UMUM
      • Pasal 1Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Perjanjian Internasional adalah…
      • Pasal 2Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang…
      • Pasal 3Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional…
    • BAB II PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
      • Pasal 4
        • ayat (1)Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu…
        • ayat (2)Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia…
      • Pasal 5
        • ayat (1)Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di…
        • ayat (2)Pemerintah Republik Indonesia dalam mempersiapkan pembuatan perjanjian…
        • ayat (3)Pedoman delegasi Republik Indonesia, yang perlu mendapat persetujuan Menteri,…
        • ayat (4)Perundingan rancangan suatu perjanjian internasional dilakukan oleh Delegasi…
      • Pasal 6
        • ayat (1)Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap…
        • ayat (2)Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas…
      • Pasal 7
        • ayat (1)Seseorang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan menerimaan…
        • ayat (2)Pejabat yang tidak memerlukan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam [Pasal…
        • ayat (3)Satu atau beberapa orang yang menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil…
        • ayat (4)Surat Kuasa dapat diberkan secara terpisah atau disatukan dengan Surat…
        • ayat (5)Penandatangan suatu perjanjian internasional yang menyangkut kerja sama teknis…
      • Pasal 8
        • ayat (1)Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan pensyaratan dan/atau pernyataan,…
        • ayat (2)Pensyaratan dan pernyataan yang dilakukan pada saat penandatangan perjanjian…
        • ayat (3)Pensyaratan dan pernyataan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dapat…
    • BAB III PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
      • Pasal 9
        • ayat (1)Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik…
        • ayat (2)Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam [ayat…
      • Pasal 10Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila…
      • Pasal 11
        • ayat (1)Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi…
        • ayat (2)Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan presiden…
      • Pasal 12
        • ayat (1)Dalam mengesahkan suatu perjanjian internasional, lembaga pemrakarsa yang…
        • ayat (2)Lembaga pemrakarsa, yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah,…
        • ayat (3)Prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui…
      • Pasal 13Setiap undang-undang atau keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian…
      • Pasal 14Menteri menandatangani piagam pengesahan untuk mengikatkan Pemerintah Republik…
    • BAB IV PEMBERLAKUAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
      • Pasal 15
        • ayat (1)Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau…
        • ayat (2)Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah…
      • Pasal 16
        • ayat (1)Pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan atas ketentuan suatu…
        • ayat (2)Perubahan perjanjian internasional mengikat para pihak melalui cara sebagaimana…
        • ayat (3)Perubahan atas suatu perjanjian internasional yang telah disahkan…
        • ayat (4)Dalam hal perubahan perjanjian internasional yang hanya bersifat…
    • BAB V PENYIMPANAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
      • Pasal 17
        • ayat (1)Menteri yang bertanggungjawab menyimpan dan memelihara naskah asli perjanjian…
        • ayat (2)Salinan naskah resmi setiap perjanjian internasional disampaikan kepada lembaga…
        • ayat (3)Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan naskah resmi suatu perjanjian…
        • ayat (4)Menteri memberitahukan dan menyampaikan sallinan piagam pengesahan perjanjian…
        • ayat (5)Dalam hal Pemerintah Republik Indonesia ditunjuk sebagai penyimpan piagam…
    • BAB VI PENGAKHIRAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
      • Pasal 18Perjanjian internasional berakhir apabila : a terdapat kesepakatan pada pihak…
      • Pasal 19Perjanjian internasional yang berakhir sebelum waktunya,…
      • Pasal 20Perjanjian internasional tidak berakhir karena suksesi negara, tetapi berlaku…
    • BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
      • Pasal 21Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pembuatan atau pengesahan perjanjian…
    • BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
      • Pasal 22Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • PENUTUP
Kerangka<< Pasal 6Pasal 7 ayat (2) >>
(1)

Seseorang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan menerimaan atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional, memerlukan Surat Kuasa.

Webmentions

Anda dapat memberikan tanggapan atas peraturan ini dengan like, retweet/repost pada tweet yang mencantumkan tautan pada laman ini.

Tanggapan (0):

Tulis tanggapan.